Minggu, 19 Juli 2015

Kondisi Perekonomian Orde Baru

KONDISI EKONOMI INDONESIA PADA AWAL MASA ORDE BARU

Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Suharto.

Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang Emil Salim penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRSNo.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut.

Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :

a. Rendahnya penerimaan Negara

b. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara

c. Terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank

d. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi  impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:

Mengadakan operasi pajakCara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.

Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya. Inilah yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik Kian Gie, yang menilai kebijakan ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing.

Pelita berlangsung dari Pelita I-Pelita VI.

1. Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.

Tujuan Pelita I       :

Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

Sasaran Pelita I     :

Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Titik Berat Pelita I   :

Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Muncul peristiwa Marali (Malapetaka Limabelas Januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1947 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.

2. Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

3. Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur PemerataanInti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.

Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut.

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.4. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.

5. Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)

Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor.

Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

6. Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)

Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Disamping itu Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980. Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi.

Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an diawali dengan pembenahan di bidang politik. Kebijakan perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan energi terkuras untuk bertikai. Gaya kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakui memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960.

Namun, dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan yang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.

Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Akhir Masa Orde Baru

Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)

Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

Namun Pelita VI yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak.

Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah jalan.

Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.

Pembagunan tidak merata  tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya.
Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :

Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alamPerbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.

DAFTAR PUSTAKA

http://rinahistory.blog.friendster.com/2008/11/indonesia-masa-orde-baru/http://id.wikipedia.org/wiki/Soehartohttp://www.indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru/

Sumber

https://adypato.wordpress.com/2010/06/16/kondisi-ekonomi-indonesia-pada-masa-orde-baru/

Kondisi politik 1980-1990


Politik Indonesia Akhir 1980-an - Awal 1990-an, Sebuah Kajian Kontemporer

Kehidupan Politik Indonesia pada tahun 1990-an dilatarbelakangi pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Kebijakan-kebijakan ekonomi, terutama sejak jatuhnya pasar minyak dunia pada awal tahun 1880-an, telah menuaikan hasil. Indonesia telah menderagulasi perekonomiannya, membebaskan sektor perbankan, dan dengan sekuat tenaga memajukan sektor nonmigas. Bank Dunia pun menunjuk Indonesia sebagai suatu “ekonomi Asia Timur yang berkinerja tinggi” dan meramalkan bahwa Indonesia akan memasuki jajaran bangsa-bangsa dengan pendapatan per-kapita menengah menjelang peralihan abad.

Legitimasi Orde Baru milik Soeharto sebagian terdapat pada pembangunan ekonomi yang sukses. Soeharto telah berhasil “memenuhi” janjinya terhadap perkembangan ekonomi. Pemenuhan janji inilah yang 25 tahun yang lalu dirancang oleh Soeharto, Ali Moertopo, dan lain-lain, yang menjadi tulang punggung legitimasi Orde Baru. Orde Baru selalu bisa membandingkan keberhasilannya dengan kehancuran ekonomi pada masa Soekarno. Latar belakang kehancuran ekonomi masa Soekarno telah memberikan konteks yang mendukung bagi legitimasi ideologis yang didasarkan pada janji untuk meluruskan penyelewengan-penyelewengan Pancasila oleh Soekarno. Konsekuensi dari penyelewengan tersebut adalah tidak stabilnya kondisi politik dan perekonomian yang kacau, demikian kata Orde Baru. Tetapi ada pula suara-suara yang menuntut pelurusan implementasi Pancasila dan mengkritik program pembangunan Orde baru yang dianggap sebagai anti-Pancasila. Misalnya, Sri Bintang Pamungkas, yang mengatakan bahwa asas “keadilan sosial” Pancasila telah dilanggar oleh ketimpangan distribusi hasil-hasil pembangunan. Namun, kritik-kritik seperti itu harus menghadapi kenyataan adalah suatu ekonomi politis yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat dan industrialisasi. Dengan demikian, kritik-kritik yang menggunakan Pancasila sebagai pelegitimasian kritik terhadap pemerintah, dilancarkan pada lingkungan ekonomis yang sangat berbeda dari kondisi pada awal Orde Baru.

Perpolitikan formal yang diizinkan di Indonesia pada masa ini secara resmi ditandai oleh konformitas ideologi, semuanya didasarkan pada Pancasila. Islam sebagai suatu gerakan politik, tidak diizinkan menampilkan ideologi alternatifnya terhadap Pancasila, dalam bentuk oposisi terorganisasi terhadap rezim Orde Baru. Partai “Islam”, seperti PPP, tidak pernah memperoleh kekuatan sebagaimana yang dimiliki partai-partai Islam dalam periode sebelum tahun 1973. Kenyataannya, pada tahun 1980-an, banyak orang Islam yang memutuskan untuk menyalurkan aspirasi pada partai pemerintah, Golkar, sebagai cara terbaik. Perkembangannya, pada akhir 1980-an, Presiden Soeharto jarang menyebut ekstremisme Islam sebagai ancaman terhadap Pancasila, pemerintah, atau dirinya. Tidak terlihat adanya ancaman ideologis terhadap Orde Baru baik dari komunis, atau dari Islam fundamentalis.

Wacana Ideologis pada masa ini juga dipengaruhi oleh suatu perkembangan baru, pemerintah mengumumkan bahwa Pancasila adalah suatu “ideologi terbuka”. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila itu “terbuka” dalam pelaksanaan dan prakteknya. Menurut pakar politik terkemuka, almarhum Alfian, Pancasila sering hanya dipakai untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, bukannya yang dikehendaki oleh ideologi tersebut.

Konsepsi Soeharto tentang Pancasila sebagai suatu “ideologi terbuka” menggambarkan bahwa beliau menyadari adanya implikasi-implikasi politis dari pemakaian dan fungsi Pancasila dalam wacana nasional. Yaitu, Soeharto selalu membedakan antara penerapan Pancasila yang tidak berbahaya dengan penerapan Pancasila yang mungkin dapat membahayakan kekuasaan atau prerogratif presiden. Nurcholish Madjid menafsirkan kata-kata “ideologi terbuka” berarti bahwa nilai Islam itu sesuai dengan Pancasila, jadi umat tidak boleh menentang Pancasila dengan keyakinan agama. Ideologi terbuka seperti inilah yang bisa diterima. Namun, jika ada upaya untuk memakai Pancasila dengan tujuan menyerang pemerintah, itu tidak akan ditolerir.

Pada perkembangan Pancasila sebagai “ideologi terbuka” dan penerimaan formal Pancasila sebagai “asas tunggal” oleh semua organisasi, pemerintah terus melihat adanya ancaman-ancaman terhadap Pancasila dalam lingkungan yang katanya tidak terdapat ancaman ideologis ini. Sejak akhir tahun 1980-an, pejabat-pejabat pemerintah, terutama ABRI, melihat adanya ancaman dari wilayah demokrasi dan hak asasi. Akhirnya muncul kembali ideologi “integralisme” dan upaya ABRI untuk mengartikan ulang makna Pancasila sebagai suatu ideologi “integralistik”. Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa munculnya kembali integralisme adalah persepsi diri rezim, terutama ABRI, bahwa mereka tidak lagi memonopoli wacana Pancasila. Kebangkitan kembali integralisme juga terjadi disaat Islam mulai dikooptasikan secara terbuka oleh Soeharto. Tekanan untuk adanya keterbukaan dan demokratisasi yang makin meningkat pada akhir 1980-an juga menambah kecemasan ABRI.

Sejak 1988 percaturan politik Indonesia semakin didominasi ketidakpastian, isyu politik banyak beredar, terutama tentang apa yang akan terjadi setelah turunnya Soeharto. Perdebatan tentang suksesi ini telah secara efektif didominasi oleh Soeharto sendiri. Dia masih merupakan satu-satunya tokoh politik dominan di Indonesia. Soeharto adalah satu-satunya angkatan '45 yang masih mempunyai jabatan. Kemudian terjadi perkembangan yang penting, Indonesia tidak lagi diperintah oleh sekumpulan orang tua, telah terjadi regenerasi dalam kepemimpinan di segala bidang. Pemilihan anggota kabinet pada Maret 1993 menggambarkan pembaharuan dalam berbagai posisi kabinet senior, termasuk para penasehat Soeharto yang telah lama menjabat. Pergeseran penting terjadi dalam aliansi-aliansi dalam kepemimpinan politis. Walau Soeharto masih menonjol, tetapi ABRI tidak lagi sepenuhnya mendukung beliau. Ini sudah terlihat sejak tahun 1988 ketika militer berkampanye menentang Soeharto dalam hak wakil presiden, namun tidak ada hasilnya. ABRI lebih berhasil pada tahun 1995, yang pada suatu rekayasa berhasil memaksa Soeharto menerima Jenderal Try Sutrisno, yang merupakan Panglima ABRI, sebagai wakil presiden. Dan juga terdapat persepsi dikalangan ABRI bahwa kepentingan politis Soeharto tidak lagi sejalan dengan kepentingan ABRI tentang institusional dan nasionalnya sendiri.

Tahun 1990-an merupakan masa kebangkitan kultural Islam di Indonesia. Islam telah mengalami suatu renaisans intelektual dan kultural selama dua dasawarsa. Satu perkembangan mencolok dalam lingkungan politik adalah tidak terdengarnya lagi kecurigaan Islam terhadap Pancasila. Sebagian politisi Islam memuji pemerintahan Soeharto telah berbuat lebih banyak untuk Islam. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang paling dinamis di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid, beliau berada di garis depan sebagai pejuang demokratisasi di Indonesia, dengan menegaskan bahwa Islam dan demokrasi itu saling bersesuaian. Para pemikir Islam yang terkemuka, misalnya Nurcholish Madjid, terus melakukan pemikiran kembali dan penafsiran kembali Islam dalam konteks Indonesia. Norcholish, Abdurrahman wahid, dan pemikir Islam lainnya merupakan generasi baru ilmuwan Islam provokatif yang menggambarkan Islam dalam suatu konteks Indonesia yang inklusif dan demokratis tanpa keharusan untuk mendirikan negara Islam.

Hubungan pemerintah dengan Islam telah berubah secara dramatis sejak 1985. Presiden Soeharto secara terbuka telah mensponsori pembentukan ICMI, suatu organisasi baru Islam yang besar. ICMI telah menarik partisipasi para aktivis, ilmuwan dan politisi yang tadinya menentang kepemimpinan Soeharto. Perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan ICMI dan NU menandai kembalinya perpolitikan Islam berbasis massa di Indonesia.

Dalam tahun-tahun sebelum 1990-an telah muncul dua tantangan terhadap dominasi pemerintah terhadap Pancasila, yaitu dari Islam, dan dari sejumlah isyu termasuk demokratisasi dan hak asasi. Isyu tersebut memperkuat persepsi pemerintah tentang adanya ancaman terhadap Pancasila. Pada tubuh rezim juga terdapat perubahan penting dalam wacana Pancasila, berkaitan dengan persepsi ABRI tentang adanya ancaman ideologis dan hubungan militer dengan Soeharto.

Perkembangan umum dan kecenderungan yang terjadi pada tahun 1980-an dan 1990-an menunjukkan munculnya dua paradoks besar dari Orde Baru-nya Soeharto. Pertama, walau terdapat perkembangan ekonomi dan kemakmuran ekonomi yang terus tumbuh, tetapi diiringi kecemasan para elite politik bahwa pertumbuhan ekonomi terancam oleh perebutan kekuasaan internal yang berkaitan dengan perpolitikan suksesi. Kedua, walau gerakan Islam semakin ditandai oleh pemikiran inklusif, progresif dan bahkan revolusioner dalam hal hubungan Islam dengan negara, Islam di Indonesia ditandai oleh meningkatnya intoleransi dan perbantahan pada tingkat kultural, dan kemungkinan pada tingkat politis juga.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber:

Adnan Buyung Nasution, Cita-cita untuk Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Sebuah Studi tentang Sosio-legal Konstituante Indonesia, 1956-1959. Jakarta: Sinar Harapan, 1992.

Einar M. Sitompul, Nahdladul Ulama dan Pancasila. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Notonagoro, Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1951.

Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan. Jakarta: Mizan, 1987.

Ramage, Douglas E., Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi. Yogyakarta: Matabangsa, 2002.

http://www.kompasiana.com/spirdiac/politik-indonesia-akhir-1980-an-awal-1990-an-sebuah-kajian-kontemporer_54ff6d9ea333114e4a5102c6

Sabtu, 18 Juli 2015

Indonesia Atlantis yang hilang

Benarkah The Lost Atlantis Itu Indonesia?

 July 17, 2015  

Dua anak bangsa, Ahmad Y Samantho dan Oman Abdurrahman kembali mengajak masyarakat Indonesia membeberkan sebuah misteri peradaban dunia yang tak pernah terungkap sebelumnya, Atlatis.

Atlantis merupakan sebuah kekaisaran dunia yang menjadi sumber segala peradaban. Surga yang disebut-sebut oleh berbagai Tradisi Suci dunia. Namun, enarkan Indonesia adalah Atlantis yang hilang?

Untuk menjawab hal tersebut, keduanya mencoba menjawab dengan sebuah buku ‘Peradaban Atlantis Nusantara’ yang telah dibedah di Auditorium Nurcholis Madjid, Kampus Paramadina, Jakarta, Kamis (28/7/2011).

Berawal dari kegelisahan intelektual-spiritual yang mempertanyakan jati diri bangsa Indonesia mengantarkan Ahmad Yanuana Samantho bertemu dengan berbagai pemikiran filosofis dan sumber informasi tentang sejarah peradaban awal umat manusia di Atlantis yang berasal dari Filosof Yunani abad ke IV SM, Plato.

Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Herkules dan memiliki angkatan laut yang telah menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9000 tahun sebelum zaman Solon. Namun, Atlantis akhirnya tenggelam ke dalam samudra hanya dalam waktu satu hari satu malam.

Dalam bukunya, Timaeus dan Critias, Plato menyatakan puluhan ribu tahun lalu terjadi berbagai letusan gunung berapi secara serentak diikuti gempa bumi yang amat dahsyat serta pencairan es dunia yang menyebabkan banjir besar. Peristiwa itulah yang mengakibatkan sebagian permukaan bumi tenggelam. Bagian yang tenggelam itulah yang disebutnya benua yang hilang atau The Lost Atlantik.

“Yang lebih menakjubkan lagi, saya membaca buku karya Arysia Nunes des Santos yang menyimpulkan bahwa Indonesia adalah lokasi benua Atlantis yang hilang itu,” katanya.

Dalam bukunya yang berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato’s Lost Civilitation, Santos menampilkan 33 perbandingan ciri-ciri dari 12 lokasi di muka bumi yang diduga para sarjana lain sebagai situs Atlantis seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, kekuatan maritim, cara bertani dan lain-lain. Akhirnya Santos menyimpulkan bahwa Atalntis itu adalah Indonesia sekarang.

Oleh karenanya, penulisan buku ini, imbuh Ahmas Samantho terinspirasi oleh situasi yang membawa siapa saja masuk dalam krisis dimensional yang memaksa harus mengikuti peradaban barat yang merusak peradaban lokal.

“Sehingga ini merupakan tugas kita untuk melakukan derekontruksi untuk membangun kembali. Dari buku ini diharapkan bisa membuat rekonstruksi melalui agama-agama yang tidak diartikan secara sempit. Mimpi saya adalah membangun kembali peradaban di nusantara,” ujarnya.

Lalu, adakah hubungan Atlantis di Nusantara dengan Kerajaan Kandis di Riau? Adakah hubungan Kandis dengan mitos setempat tentang adanya kaum ‘siluman roh harimau’ yang konon berkhidmat kepada para pimpinan bangsa Atlantis? Adakah Atlantis itu peradaban. Yang dibangun Nabi Adam, dilanjutkan Nabi Idris (Hermes Trimegistus), Nabi Nuh dan Nabi Sulaiman. Adakah semua itu terkait dengan kearifan abadi berbagai agama dan tradisi dunia?.

Dengan pertanyaan tersebut, ia mengaku telah menemukan benang merah yang sama tentang sumber akar ketuhanan yang sama dari Hindu, Budha, Zoroaster, Yahudi, Konfusianisme-Taoisme, Kristen-Nasrani, Islam bahkan filsata-ideologi Pancasila.

“Kenyataan bahwa sebuah peradaban besar pernah mengambil tempat di bumi Nusantara kini bukan hanya cerita belaka. Berbagai penemuan spektakuler dan mencengangkan terbaru, diungkap dalam buku ini,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh lulusan S2 ITB, Oman Abdurahman yang menyatakan adalah tugas pemerintah untuk membaca buku ini guna mengambil hikmah dalam mengambil kebijakan.

Ia mengatakan, tujuan pembuatan buku ini adalah untuk menggali kekayaan Nusantara.

“Saya dulu aktivis islam dan sempat dituduh terlibat NII oleh polisi. Tapi setelah saya diminta memaparkan tentang Pancasila, akhirnya mereka yakin bahwa saya sangat pancasilais,” ungkapnya.

http://berita24h.com/news/nasional/2015/07/17/benarkah-the-lost-atlantis-itu-indonesia.html

Selasa, 07 April 2015

Catatan rapat panitia porseni MI 2015

Catatan Rapat Pembubaran Panitia Porseni MI 2015
1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Lain-lain
4. Doa

1. Dengan basmalah oleh pak Nahdliyin
2. Sambutan2
A. Ali Suparman, S.Pd M.Pd.I
Yth Pengawas Ketua KKMI panitia dan jajarannya
Sedikit evaluasi
Sudah bagus apresiasi ke depan harus lebih baik idza ..... amru .....
Nanti dalam pembinaan secara khusus
terimakaaih ketua KKMI kota Pkl shg terwujud kegiatan trims dan msh ada axioma KSM dan masih banyak yg akan kita pikirkan
Wassalam

B. Sambutan Ketua Panitia
Bapak Suroso S.Ag
Salam pembukaan
Yth bpk kepala gak isa rawuh bapak Ka si juga gak isa rawuh pokjawas dimandatkan ka si MI
Bpk ibu kkmi kec pan dn khusus
Bu halimah trims tempat dan ugorampenya
Syukur alhamdlillah und 40 org bisa hadir semua kcuali yg nggak
Solawat slam
Bapak ibu xi ruangan ini smoga sipilih-Nya amak sholeh dpt pahala
Syukur dah terlaksana mulai 16 - 19 maret tnp halangan terlaksana dg baik tiada laporan negatif
Trims bpk ka kankemenag
Bpk kasi dikmad para oengawas kkmi kamad se kota
Salam
Salam sejahtera dst
(Baca ucapan terimakasih)
Syukur terimakasih
Dan wassalamualaikum wr wb
Selesai dan mc masih di musolla

Hj Maslikhah
Basmalah salam yth rekan kerja pengawas kkmi
Alhamdulillah selesai seandainya ada ditayangkan video sangat senang bisa evaluasi banyak kekurangan dan kekeliruan
Demikian maaf seihlas2nya
Salam

Bapak Angga
Kord lomba lari jadwalnya jangan setelah Upacara agar bisa siap terlalu kasian
Masukan saja kordinasi panitia korlap belum maksimal
Dana kebersihan blm ada
Anggaran berupa barang ternyata kurang
Mohon maaf
Trims

Laporan lompat jauh
Masalahnya sama upcr agar khusus saja dan lomba hr berikutnya
Panitia di lapangan minum lebih banyak

Bulutangkis minanur rahman
Kuatir laporan ajng nggersah ke depan agar dibelanjakan sendiri oleh kordinator
Saat pertandingan banyak konsumsi dan ambil ndiri ke depan agar saling percaya dg kordinator

Pidato bahasa jawa
Lancar sesuai sekenario walau hanya 36 MI
Fasilitas lancar klo ke depan agar upacara pembukaan dikhususkan 1 hr jangan ada lomba
Itu saja

MTQ
Koreksi di mtq ada 67 peserta semua hadir putra layak ke tingkat propinsi yg putri perlu pembinaan
Pendaftaran terlalu dekat jd nama anak banyak tertinggal
Trims pan semua dijatah
Konsumsi lancar
agar ads pembinaan khusus

Abdul Ghofur S.Pd.I Melukis
Lancar arsip mau dikemanakan

Calistung
Lancar nyaman
Agar kordinator dicantumkan no hp
Arsip masih di mi saya
Juara agar kasih hadiah kenangan

KeNUan
Lancar walau ada yg gk sesuai
Krn soal gk ada
Juara cukup mumpuni bkn dr mi saya
Ke depan soal lcc agar jangan dibuat panitia
Upcr kurang normatif laporan panitia dan janji atlit gak maju ke lapangan
Kepala kemenag pulang dulu mengecewakan
Trims

Olimpiode mtk
Trims bisa dipercaya dan lancar
Perlengkapan juga baik mohon gak hanya 2 org

Upacara
Banyak kekurangan mudah2an ke depan akan lebih baik

Dokumentasi
Mhn maaf belum bisa di cdkan krn keterbatasan
Foto sudah ada tp cd blm jadi

Konsumsi
Personil hanya 1 orang jadi minta diambil ke depan mohon dimaksimalkan

Sekretariat
Terbitkan bbrp surat ....

Ketua
Tetimakasih catatan evaluasii ke depan
Mohon maaf bila kurang
Lapor kepada pengawas
Dokumen yg sdh dicetak mhn bisa kita lihat
Secepatnya agar bs sy terima
Dan akan sy bawa ke kkm
Ke depan pasti insyaallah lebih baik
Wassalam

Pengumuman
Agar bisa kirim via email dan soft copi foto ruangan perpustakaan dan UKS

Bapak Romdon, S.Ag
Salam yg kami hormati
Alhamdulillah
Gak dapat mandat hanya rembugan sendiri perlu komplain
Agar didokumentasikan
Dan bisa jadi evaluasi ke depan
Bahasa porseni juga perlu evaluasi tapi perlu dumaklumi bersama

Mudah2an amal baik bisa diterima dapat pahala
Dengan resmi panitia dibubarkan
Terimakasih dan mohon maaf
Jam sudah setengah dua
Maaf
Dan wassalamualaikum wr wb

Dg demikian maka acara telah selesai dan
Doa
Mohon ust Ibnu Chajar

Minggu, 05 April 2015

Administrasi guru dan TU

ADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PENDAHULUAN
Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tertuang dalam PP  No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendidik pada SMK memiliki  kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dengan  latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, serta memiliki sertifikat profesi guru untuk SMK. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial..
Tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. PP  No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan tenaga kependidikan di SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
Permendiknas No. 24 Tahun 2008, tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, menyebutkan  standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Pelaksana urusan terdiri atas Urusan Administrasi Kepegawaian, Urusan Administrasi Keuangan, Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana, Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan, Urusan Administrasi Kesiswaan, dan Urusan Administrasi Kurikulum. Petugas layanan khusus terdiri atas  penjaga sekolah/madrasah, tukang kebun, tenaga kebersihan,   pengemudi, dan lain-lain.
 

PEMBAHASAN
A. Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    1. Pengertian Administrasi
Sebelum bicara lebih mikro tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan administrasi. Administrasi dalam pengertian secara harfiah,kata “administrasi”berasl dari bahasa latin yang terdiri atas kata ad danministrare.kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa inggris yang berarti “ke”atau”kepada”.Dan kata ministrare sam artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti”melayani,membantu dan mengarahkan”.Dalam bahasa inggris to administer berarti pula”mengatur,memelihara dan mengarahkan”.
Jadi kata”administrasi” secara harfiah dapat di artikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu,malayani,mengarahkan atau mengatur semua kegiatan didalam mencapai suatu tujuan.(Purwanto:1:2007)
Administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan ruti catat-mencatat, mendokumentasika kegiatan, menyelenggarakan surat-menyurat dengan segala aspeknya serta mempersiapkan laporan.
Fungsi administrasi, jika dihubungkan dengan administrasi pendidik maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektifitas guru, dosen dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

          2.  Pendidik
Secara umum pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu: Guru, Dosen, Konselor, Pamong belajar, widyaiswara, tutor, instrukturfasilitator. Sedangkan dalam UU No. 20 thn 2003 BAB XI Pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 mengatakan bahwa pendidikmerupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakanproses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
Pendidik merupakan: 1)tenaga profesional, 2)merencanakan pembelajaran. 3)melaksanakan pembelajaran. 4)menilai hasil pembelajaran.5)membimbing. 6)melatih. 7)meniliti. 8)mengabdi kepada masyarakat.
Jadi, jika diatas dikatakan bahwa pendidik adalah guru. maka administrasi yang dimaksud disini adalah perangkat pembelajaran. Apa saja yang harus disiapkan oleh guru berkaitan perangkat atau administrasi pembelajaran yaitu sebagai berikut:
Nomor
Jenis Perangkat Administrasi
1.
Silabus
2.
Kalender Pendidikan
3.
Program Tahunan
4.
Program Semester
5.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
6.
Rencana Pelaksanaan Harian
7.
Buku Pelaksanaan Harian
8.
Presensi Siswa
9.
Catatan Hambatan Belajar Siswa
10.
Daftar Buku Pegangan Guru

Kegiatan Penilaian
11.
Analisis KKM
12.
Kisi-kisi Soal
13.
Soal-soal Ulangan
14.
Buku Informasi Penilaian
15.
Analisis Butir Soal
16.
Analisis Hasil Ulangan
17.
Program/Pelaksanaan Perbaikan
18.
Program/Pelaksanaan Pengayaan
19.
Daftar Pengembalian Hasil Ulangan
20.
Buku Ulangan Bergilir
21.
Daftar Nilai
22.
Laporan Penilaian Akhlak Mulia dan Kepribadian Siswa
23.
Buku Tugas Terstruktur
24.
Buku Tugas Mandiri

Perangkat Tambahan
1.
SK Pembagian Tugas
2.
Mengisi Buku Kemajuan Kelas
3.
Jadwal Mengajar

    3 .   Tenaga Kependidikan
·         UU No. 20 thn 2003 BAB XI Pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 yaitu: Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
·         Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.
·         Tenaga Kependidikan lainnya
ü  Orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya:
ü  Wakil-wakil/Kepala urusan umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus, untuk membantu Kepala Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh: Kepala Urusan Kurikulum
ü  Tata usaha, adalah Tenaga Kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola diantaranya; Administrasi surat menyurat dan pengarsipan, AdministrasiKepegawaian, Administrasi Peserta Didik, Administrasi Keuangan, Administrasi Inventaris dan lain-lain.
ü  Laboran, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di Laboratorium.
ü  Pustakawan (lihat perpustakaan)
ü  Petugas keamanan (penjaga sekolah), Petugas kebersihan, dan lainya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan, dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, materiil, maupun spirituil untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

B. Dasar hukum Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
·         No. 20 thn 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
·         PP  No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
·         Permendiknas No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
·         Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 25 Tahun 2008tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
·         Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 27 Tahun 2008tentang Standar Kulifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
Esensi dalam Pasal 40 UU No. 20 thn 2003 tentang hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.
Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
·         penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
·         penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
·         pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
·         perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
·         kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
ü  menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
ü  mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
ü  memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
C.  Urgensi Administrasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengertian urgensi di dalam kamus bahasan Indonesia adalah keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting. Jadi urgensi itu sendiri merupakan sesuatu yang penting yang ingin dilakukan hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Misalkan seperti administrasi guru yang merupakan hal terpenting di dalam mencapai tujuan pembelajaran, karena guru merupakan kunci untuk pencapaian tujuan dalam proses belajar mengajar .
Demi mewujudkan apa yang diamanatkan oleh PP  No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan maka sangat penting bagi seorang pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi administrasi sesuai dengan jenjang atau sekolah menjadi tempat pengabdiannya. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan yang berkualitas dan bermutu tinggi. Bicara masalah administrasi pendidik maupun kualitas dan profesionalitas maka secara sederhada bisa kita lihat apakah pendidik atau guru tersebut sudah memiliki ijazah/sertifikat mengajar atau tidak dan apakah ijazah tersebut sesuai dengan bidang dan tempat ia mengabdi? Artinya ketika seorang guru mengajar di tingkat SMA maka setidaknya standar kualifikasi administrasinya minimal berstatus Strata 1 begitu pula dalam hal bidang keilmuan. Seorang guru yang memiliki keahlian dalam bidang IPS (PPKn) maka seharusnya ia mengajar PKn tidak pada mata pelajaran yang lain. Lebih lanjut mengenai pentingnya administrasi pendidik memiliki kaitan erat dengan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
Berdasarkan Permendiknas No. 16 Tahun 2007, guru harus memiliki empat kompentensi, antara lain:
Kompetensi Padegogik
o   Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, cultural, emosional, dan intelektual.
o   Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik.
o   Mengembangkan kurikulum yang terkait mata pelajaran yang diampu.
o   Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
o   Memanfaatkan TIK untuk kepentingan pembelajaran.
o   Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.
o   Berkomunikasi efektif, empatik, dan santun ke peserta didik.
o   Menyelenggarakan penilaian evaluasi proses dan hasil belajar.
Kompentensi Keahlian
o   Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, social dan budaya bangsa
o   Penampilan yang jujur, berakhlak mulia, teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
o   Menampilkan dirisebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa
o   Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
o   Menjunjjung tinggi kode etik profesi guru.
Kompentensi Sosial.
o   Bersikap inkulif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agara, raskondisifisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga.
o   Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.
o   Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman social budaya.
o   Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan
Kompentensi Profesional
o   Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu
o   Mengusai standar kompentensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang dimampu
o   Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif.
o   Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
o   Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangakan diri.
Artinya dari uraian diatas mempertegas bahwa administrasi pendiddik dan tenaga kependidikan bahwa tidak hanya administrasi pendidik yang dibutuhkan, melainkan juga kualitas dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan juga penting diperhatikan. Hal ini demi mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas.

D. Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.       Pendayagunaan Ketenagaan antara lain.
ü  Kelayakan Guru Mengajar
Kualitas guru dapat dilihat dari kualitas mengajarnya, dan guru yang profesional tentu akan memperlihatkan kinerjanya dengan baik. Kinerja guru yang baik diharapkan dapat memperlancar proses pembelajaran dan berdampak terhadap prestasi belajarsiswa.
ü  Pelaksanaan pembagian tugas Guru, Tenaga Teknis, dan Tenaga Tata Laksana
ü  Pemberian tugas tambahan kepada Guru, dan Tenaga Teknis yang belum memenuhi jumlah jam wajib mengajar minimal.
b.      Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) mengenai tugas Kepala Sekolah yang berhubungan dengan:
·         Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap masing-masing guru, tenaga teknis dan tata laksana.
·         Pencatatan kegiatan guru, tenaga teknis dan tenaga tatalaksana sebagai bahan pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan tahunan.
c.       Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Ø  Daftar urut kepangkatan Guru, Tenaga Teknis dan Kepala Tata Usaha di lingkungan sekolah.
Ø  Daftar urut kepangkatan disusun sesuai dengan ketentuan dan perubahan formasi sekolah.
d.      Mutasi Kepangkatan
ü  Pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada KPN bagi guru, tenaga teknis, dan tenaga tatalaksana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
ü  Pengusulan kenaikan pangkat/tingkat guru, tenaga teknis dan tenaga tata laksana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
ü  Pemberitahuan dan pengusulan mutasi guru, tenaga teknis dan tenaga tata laksana.
e.       Pengembangan Ketenagaan
·         Daftar urut prioritas guru, tenaga teknis dan tenaga tata laksana untuk mengikuti penataran/ pelatihan antara lain: LKG, SPKG, MGMP, Laboran, Perpustakaan dan Bendaharawan.
·         Pembinaan secara teratur terhadap guru, tenaga teknis dan tenaga tata laksana dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
·         Langganan majalah profesi untuk guru, tenaga teknis dan tenaga tata laksana.
·         Pemberian dorongan terhadap guru, tenaga teknis dan tenaga tata laksana untuk menambah pengetahuan.
f.       Usaha Kesejahteraan Pegawai
Ø  Penyelesaian keanggotaan Taspen dan Asuransi Kesehatan Guru, Tenaga Teknis dan Tenaga Tata Laksana di lingkungan sekolah.
Ø  Peningkatan kesejahteraan (Koperasi, arisan, kegiatan rekreasi dan olah raga).
g.      Tata Tertib Kerja
ü  Pedoman Tata Tertib Guru, Tenaga Teknis lainnya dan Tenaga Tata Laksana.
ü  Sumber penyusunan tata tertib kerja tersebut (ketentuan, peraturan, dan kesepakatan yang mendukung tata tertib kerja).

E. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
1)      Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan:
a.       Kepala Tenaga Administrasi SD/MI/SDLB
ü  Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.
ü  Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
b.      Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB
·         Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/ madrasah minimal 4 (empat) tahun.
·         Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
c.       Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB
Ø  Berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun.
Ø  Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
d.      Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian
Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang.
e.       Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan
Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan, atau SMA/MA dan memiliki sertfikat yang relevan.
f.       Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana
Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat.
g.      Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar.
h.      Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan
Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan.
i.        Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan
Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar.
j.        Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum
Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 12 rombongan belajar.
k.      Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD/MI/SDLB
Berpendidikan minimal SMK/MAK/SMA/MA atau yang sederajat.
l.        Petugas Layanan Khusus
ü  Penjaga Sekolah/Madrasah
Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.
ü  Tukang Kebun
Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dan diangkat apabila luas lahan kebun sekolah/madrasah minimal 500 m2 .
ü  Tenaga Kebersihan
Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.
ü  Pengemudi
Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki SIM yang sesuai, dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki kendaraan roda empat.
ü  Pesuruh
Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat
2)      Kompetensi
a)      Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
ü  Kompetensi kepribadian
ü  Kompetensi Sosial
ü  Kompetensi Teknis
ü  Kompetensi manajerial bagi kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah
b)      Pelaksana Urusan
·         Kompetensi kepribadian
·         Kompetensi sosial
·         Kompetensi teknis pelaksana urusan
3)      Petugas Layanan Khusus
ü  Kompetensi kepribadian
ü  Kompetensi sosial
ü  Kompetensi teknis petugas layanan khusus

F. Jenis-jenis Tenaga Kependidikan
Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi tenaga struktural, tenaga fungsional dan tenaga teknis penyelenggara pendidikan. Tenaga strukturalmerupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum (pimpinan) yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Sedangkan tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif.
Status Ketenagaan
Tempat Kerja di Sekolah
Tempat Kerja di Luar Sekolah
Tenaga Struktural
* Kepala Sekolah
* Wakil Kepala Sekolah
-        Urusan Kurikulum
-        Urusan Kesiswaan
-        Urusan Sarana dan Prasarana
-        Urusan Pelayanan Khusus
* Pusat : Menteri, Sekjen, Dirjen
* Wilayah : Ka.Kanwil ; Kormin ; Kepala Bidang
* Daerah : Kakandepdiknas Kab./Kec. : Kasi
Tenaga Fungsional
* Guru
* Pembimbing/Penyuluh (Guru BP)
* Pengembangan Kurikulum dan Teknologi Kependidikan
* Pengembang tes
* Pustakawan
* Penilik
* Pengawas
* Pelatih
* Tutor & Fasilitator
* Pengembangan Pendidikan
Tenaga Teknis
* Laboran
* Teknisi Sumber Belajar
* Pelatih (Olahraga) ; Kesenian & Keterampilan
* Petugas TU
* Teknisi Sumber Belajar/Sanggar Belajar
* Petugas TU
 Tabel 1. Jenis-jenis tenaga kependidikan untuk lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
Tenaga kependidikan merupakan hasil analisis jabatan yang dibutuhkan oleh suatu sekolah atau satuan organisasi yang lebih luas. Sejalan dengan UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, maka jenis-jenis tenaga kependidikan dapat bervariasi sesuai kebutuhan organisasi yang bersangkutan.

G. Tugas Tenaga Kependidikan
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
Jabatan
Deskripsi Tugas
Kepala Sekolah
Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya baik ke dalam maupun ke luar yakni dengan melaksanakan segala kebijaksanaan, peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih tinggi.
Wakil Kepala Sekolah (Urusan Kurikulum)
Bertanggung jawab membantu Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar
Wakil Kepala Sekolah (Urusan Kesiswaan)
Bertanggung jawab membantu Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler
Wakil Kepala Sekolah (Urusan Sarana dan Prasarana)
Bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan inventaris pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta keuangan sekolah
Wakil Kepala Sekolah (Urusan Pelayanan Khusus)
Bertanggung jawab membantu Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan-pelayanan khusus, seperti hubungan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan, usaha kesehatan sekolah dan perpustakaan sekolah.
Pengembang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program program-program pengembangan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan pengembangan alat bantu pengajaran
Pengembang Tes
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program pengembangan alat pengukuran dan evaluasi kegiatan-kegiatan belajar dan kepribadian peserta didik
Pustakawan
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan perpustakaan sekolah
Laboran
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan laboratorium di sekolah
Teknisi Sumber Belajar
Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberian bantuan teknis sumber-sember belajar bagi kepentingan belajar peserta didik dan pengajaran guru
Pelatih
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program kegiatan latihan seperti olahraga, kesenian, keterampilan yang diselenggarakan
Petugas Tata Usaha
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pelayanan administratif atau teknis operasional pendidikan di sekolah
  Tabel 2. Jabatan dan Deskripsi Jabatan Tenaga Kependidikan di Sekolah

H. Fungsi Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sebagaimana yang disampaikan diatas bahwa fungsi administrasi, jika dihubungkan dengan administrasi pendidik maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektifitas guru, dosen dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.
Semua kegiatan sekolah akan dapat berjalan lancar dan berhasil baik jikapelaksanaannya melalui proses-proses yang menurut garis fungsi-fungsi administrasipendidik/guru tersebut. yang mana fungsi-fungsi tersebut adalah:
a)      Perencanaan
Fungsi perencanaan administrasi guru ialah untuk mendapatkan calon tenagapengajar yang memang dibutuhkan. Perencanaan merupakan proses awal dalampelaksanaan untuk itu lembaga mampu merencanakan kebutuhan dimasa yang akan datang guna mendapatkan kebutuhan yang diperlukan dan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi dengan adanya perencanaan yang terarah dan sistematis pelaksanaan kegiatan akan berjalan lancar.
b)      Seleksi
Fungsi seleksi administrasi guru ialah penyeleksian calon tenaga pengajar  untuk direkrut atau diambil atas kebutuhan pada lembaga tersebut, yang manapenyeleksian juga harus dapat disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga misalnya : persyaratan administrasi, ujian (tes), danwawancara dan persyaratan lainnya.
c)      Pengangkatan atau Penempatan
Fungsi pengangkatan dan penempatan administrasi guru adalah mengangkat calon tenaga pengajar yang memang sudah diseleksi dan sudah dipertimbangkan olehlembaga guna mendapatkan calon tenaga pengajar yang profesional. Sedangkanpenempatan calon tenaga pengajar harus disesuaikan dengan bidang keahliannyamasing-masing agar pelaksanaan tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif.
d)     Pembinaan
Fungsi pembinaan administrasi guru ialah untuk membina tenaga pengajar agar dapat meningkatkan kompetensi, peningkatan moral, disiplin kerja, melaluipendidikan dan pelatihan. Pembinaan harus dilakukan terus menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
e)      Kesejahteraan
Fungsi kesejahteraan administrasi guru ialah untuk meningkatkan prestasi kerja dengan memberikan motivasi dan kepuasan kerja melalui kompensas. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para tenaga pengajar sebagai balasan jasa untuk kerja mereka. Kesejahteraan tidak harus berupa materi semata melainkan juga pujian-pujian atas prestasi yang diraih oleh tenaga pengajar atau personil.
f)       Penilaian atau Evaluasi
Fungsi penilaian atau evaluasi administrasi guru ialah sebagai control terhadap pelaksanaan yang sudah dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk itu pelaksanan evaluasi atau penilaian dapat berjalan secara efektif bila pelaksanaanya berjalan dengan baik.
g)      Pemutusan Hubungan kerja
Fungsi pemutusan hubungan kerja administrasi guru ialah untuk mempertegas atau memperjelas keterikatan masa kerja yang sudah tidak ada. Hal ini misalnya adanya surat SK (surat keterangan) pensiun bahwa masa kerja dilembaga tersebut sudah selesai oleh sebab itu pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dilakukan akhirselesai masa kerja. 
I.  Fakta mengenai Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Fakta sederhana yang sering kita temui di lapangan adalah tugas guru dibenturkan dengan berbagai pekerjaan administrasi sekolah sehinnga kefokusan pendidik terpecah dan terbagi dan pada akhirnya fungsi pokok guru dilakukan dengan tidak maksimal.
Pada waktu yang lampau, pada umumnya tugas kewajiban guru hampir seluruhnya mengenai pekerjaan mengajar terus dalam arti menyampaikan keterangan-keterangan dan fakta-fakta dari buku kepada murid, memberi tugas-tugas dan memeriksanya.
Sekarang, guru harus juga memperhatikan kepentingan-kepentingan sekolah, ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, yang kadang-kadang sangat kompleks sifatnya.
Dalam banyak hal pekerjaannya berhubungan erat sekali dengan pekerjaan seorang pengawas, Kepala sekolah, pegawai tata-usaha sekolah, dan berbagai pejabat lainnya. Secara berangsur-angsur tekanan makin diberikan kepada partisipasi guru dalam administrasi pendidikan/sekolah, yakni penyelenggaraan dan management sekolah. Tokoh-tokoh pendidikan sekarang menekankan kepada gagasan tentang demokrasi dalam hidup sekolah: guru-guru hendaknya didorong untuk ikut serta dalam pemecahan masalah-masalah administratif yang langsung mempengaruhi status profesionil guru.

KESIMPULAN
1)      Di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BAB XII, Tahun2005 Pasal 139, Pasal 1 dinyatakan bahwa pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Adapun, mengenai tenaga kependidikan dinyatakan di dalam Pasal 140 Ayat 1 (RPP, Bab XII/2005) sebagai berikut. Tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psokolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan.
2)      Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3)      Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan, dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, materiil, maupun spirituil untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
4)      Mewujudkan apa yang diamanatkan oleh PP  No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan maka sangat penting bagi seorang pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi administrasi sesuai dengan jenjang atau sekolah menjadi tempat pengabdiannya. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan yang berkualitas dan bermutu tinggi.
5)      Administrasi pendidik merupakan mediator untuk kelancar dan keberhasil serta peningkatan efektifitas dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.
6)      Sekarang, guru harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sekolah, ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, yang kadang-kadang sangat kompleks sifatnyamasalah-masalah administratif seperti ini sangat mempengaruhi status profesionil guru.
7)      Semua kegiatan sekolah akan dapat berjalan baik jika pelaksanaannya melalui proses-proses yang menurut garis fungsi-fungsi administrasi pendidik/guru tersebut.

DAFTAR RUJUKAN:


Arikunto, Suharsimi, .Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.Yogyakarta : Grafindo Persada, 1993
Baharuddin, Yusak, .Administrasi Pendidikan.. CV. Pustaka Setia
Burhanuddin, . Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan.Jakarta : Bumi Aksara, 1994
Cardoso Faustisno, . Manajemen Sumber Daya Manusia dan KepemimpinanPendidikan.. Jakarta : Bumi Aksara.
Daryanto, H.M, .Administrasi Pendidikan. , Jakarta : Rineka Cipta,2005
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, .Administrasi Sekolah Penataran Loka Karya Tahap 2 Pengembangan Pendidikan Guru (P3G) . , Jakarta , 1981
Hamalik Oemar, . Kurikulum dan Pembelajaran., Jakarta : Bumi Aksara
Handani, Nawawi, . Administrasi Pendidikan. , Jakarta, CV Haji Masagung . 1998
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Permendiknas No. 24 Tahun 2008, Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
Peter, dkk,. Kamus Bahasa Indonesia kontemporer.. Jakarta: Modern English PRESS,1991
Piet Suhertian,.Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah., Bandung. Rosda Karya .2003
Anwar, Moch, Idoch, .Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan.Bandung : CV.Alpabeta, 2004
Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan UPI. 2005. Pengantar Pengelolaan Pendidikan. Bandung.
Usman Uzer, . Menjadi Guru Profesional.. Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 1999
WJS. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1991